Selasa, 31 Januari 2012

Aturan Hak Cipta Perangkat Lunak

Hak cipta adalah hak eksklusif yang dipatenkan dan diakui sebagai kekayaan intelektual seseorang, kelompok, atau perusahaan. Sejak tahun 2003, kekayaan ini di lindungi sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Undang-undang yang melindungi hak cipta adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang ditanda-tangani dan disahkan di Jakarta tanggal 29 Juli 2002 oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan ditetapkannya undang-undang ini, seseorang yang memiliki hasil karya dan didaftarkan pada lembaga yang berwenang akan mendapatkan perlindungan hukum. Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa:

1. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang di tuangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Dalam bidang komputer, yang di lindungi oleh Undang-Undang hak cipta adalah semua bentuk bahasa, kode, skema, ataupun dalam bentuk lain yang jika dihubungkan dengan komputer dapat dibaca. Contoh saat ini, software Microsoft juga mendapat perlindungan dari undang-undang hak cipta sehingga setiap pemakai software Microsoft harus membeli atau membayar royalti. Sebelum diterapkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), program ini dapat di peroleh di pasaran dengan bebas, tetapi sekarang tidak lagi.

Pelanggaran atas hak cipta seseorang akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002. Bagi pengguna komputer yang ingin menggunakan software LINUX yang dapat dijumpai di pasaran atau mendownload dari internet. Pelanggaran hak cipta itu sendiri seperti pengopian, penggandaan, dan pembajakan software. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan ilegal yang dapat dikenakan sanksi hukum.